Porosnegri.Id |Palembang, (28/10) Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Suara Mahasiswa (FORSUMA) Sumatera Selatan memberikan sejumlah catatan evaluasi satu tahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Dalam catatannya, mereka menilai bahwa arah kebijakan nasional selama setahun terakhir belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Rentetan program dan kebijakan yang telah membanjiri wacana publik sejak pemilu 2024 hingga sekarang, akan menjadi batu pijak untuk menilai watak kepemimpinan serta arah bangsa ini ke depan.
Mulai dari Program Asta Cita yang diwujudkan dalam bentuk program food estate dan hilirisasi energi, lanjutan proyek warisan Jokowi seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), 226 Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga warisan utang yang menumpuk.
Soal prioritas penyusunan APBN 2025 dan rencana APBN 2026 juga disebutnya tidak menggambarkan alokasi anggaran yang optimal, disiplin fiskal dan tetap tingginya ketergantungan terhadap utang yang membuat arah pembangunan Indonesia menjadi tidak menentu.
Berikutnya program-program prioritas tanpa kajian dan persiapan yang yang matang seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih dan Program 3 Juta rumah yang menimbulkan banyak sekali problem di lapangan dan membuat masalah baru.
Iklim investasi yang cenderung memburuk yang berakibat langsung masifnya PHK massal, ketiadaan jaminan lapangan kerja, upah murah, hingga semakin banyaknya status pekerja informal yang rentan jatuh dalam lubang kemiskinan.
Omnibus law cipta kerja yang digadang – gadang dapat menjawab segala persoalan ketenagakerjaan justru berbalik menjadi boomerang bagi kelas pekerja.
Tidak seperti industri padat karya (manufaktur), proyek hilirisasi hanya akan memperparah perampasan tanah, penggusuran rumah, perusakan alam dan lingkungan bahkan eksploitasi tenaga kerja sebagaimana saat ini terjadi di hampir seluruh Proyek Strategis Nasional.
Situasi ini harus segara dijawab oleh negara ditengah beban APBN yang terus membengkak akibat program prioritas yang tidak menunjukan keberpihakanya.
Kabinet dan birokrasi Pemerintahan Prabowo-Gibran yang semakin gemuk yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan permasalahan koordinasi akibatnya indikasi KKN semakin meningkat.
Dimana banyak sekali jabatan-jabatan yang diisi oleh orang-orang yang memiliki satu jaringan, satu alumni, satu partai tanpa memperhitungkan kapasitas dan kompentensi kemampuan pengelolaan badan ataupun lembaga Negara.
Masalah lainnya di birokrasi dengan munculnya geng politik di dalam tubuh Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi benalu yang menjauhkan pemerintah dengan rakyat. Misal adanya Geng Solo, Geng Hambalang Boys, Geng Angkatan, dan Geng-geng lainnya.
Presiden Prabowo juga memperluas peran militer dalam birokrasi sipil setelah disahkannya Undang-Undang No.3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Hal ini tampak nyata dalam semakin luasnya peran militer dalam Operasi Militer selain Perang (OMSP). Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan militer dalam Badan Gizi Nasional, Koperasi Merah Putih serta banyak lembaga lainya.
Ditambah adanya Batalion Teritorial Pembangunan (BTP) yang dibangun dalam rangka menyukseskan ketahanan pangan, dan pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan melalui Perpres No 5 Tahun 2025 yang kemudian memperluas monopoli tanah dan kawasan hutan oleh negara.
Berikutnya banyak lembaga-lembaga yang berdiri tidak sesuai dengan tupoksinya menangani banyak sekali persoalan. Misalnya Lembaga Keananan Negara yang mengurusi soal keamanan dan ketertiban Negara tetapi juga mengurusi soal banyak hal seperti ketahanan pangan, terorisme, lisensi,dll sehungga banyak fungsi Lembaga Negara yang saling tumpeng tindih birokrasi.
Dalam gelanggang Internasional, Pemerintahan Prabowo Gibran dinilai belum berani bertindak membawa Indonesia sebagai negara berdaulat di mata Internasional.
Negosisai antar negara yang tidak setara masih dipertontonkan oleh pemerintah seperti bagaimana mengahadapi perang tarif dan bagaimana ikut serta menjaga perdamaian dunia. Sering kali kedaulatan negara di jual atas nama Investasi dan pembangunan dengan merelakan sumber daya alam dirampas oleh asing dengan gaya Neo Kolonialisme dan Neo Imperalisme. Hilangnya proteksi Negara ke masyarakat terhadap serangan asing yang bekerjasama dengan oligarki dan para pemburu rente membuat petani kita mati kelaparan, pengusaha gulung tikar dan nelayan tertelan di samudera yang luas.
Alih-alih menjawab kebutuhan dasar rakyat (upah, tanah, kerja, serta akses pendidikan dan kesehatan), pemerintahan Prabowo-Gibran hanya akan semakin memancing kemarahan rakyat berikutnya seperti pada peristiwa Pati hingga kerusuhan akhir Agustus. Terjadinya kriminalisasi dan intimidasi para pejuang demokrasi menjadi karakter lain dari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Oleh karena itu, Forum Suara Mahasiswa (FORSUMA) Sumatera Selatan yang membawa narasi Evaluasi 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesadaran publik. Selain membangun persatuan dan sebagai wujud nyata bela negara yang benar di antara mahasiswa, akademisi, ekonom, buruh, tani, tokoh bangsa, dan berbagai sektor rakyat lainnya.
