Jakarta – Pembina Ikatan Keluarga Mahasiswa Madura (IKMM)-Jakarta Mohammad Hafidz Kudsi memberikan apresiasi terhadap kinerja Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur yang dinilai berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur.
Menurut Hafidz, langkah Pansus BUMD DPRD Jatim yang diketuai oleh dr Agung Mulyono patut diapresiasi karena berhasil membuka berbagai persoalan serius yang selama ini terjadi di tubuh BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ia menilai, keberanian Pansus dalam membongkar lemahnya kinerja sejumlah BUMD menjadi bukti bahwa DPRD Jatim masih memiliki komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menyelamatkan aset daerah dari praktik tata kelola yang buruk.
“Kami mengapresiasi langkah Pansus BUMD DPRD Jawa Timur yang telah bekerja serius melakukan evaluasi. Ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki dan mereformasi BUMD agar benar-benar profesional, sehat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur,” ujar Hafidz, Kamis (14/5/2026).
Hafidz menyoroti salah satu temuan penting Pansus terkait besarnya gaji direksi dan komisaris di sejumlah BUMD yang dinilai tidak sebanding dengan capaian kinerja perusahaan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh lagi dipertahankan karena berpotensi membebani keuangan daerah tanpa kontribusi yang jelas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pansus telah membuka fakta bahwa ada persoalan serius dalam tata kelola BUMD, termasuk soal besarnya gaji direksi dan komisaris yang tidak sesuai dengan hasil kerja perusahaan. Ini tentu menjadi perhatian publik dan harus segera dibenahi,” tegasnya.
Ia juga mendukung penuh delapan rekomendasi yang telah disusun Pansus BUMD DPRD Jatim sebagai langkah reformasi menyeluruh terhadap perusahaan daerah di Jawa Timur. Rekomendasi tersebut meliputi restrukturisasi total holding BUMD, optimalisasi aset, evaluasi direksi dan komisaris, penyesuaian kompensasi berdasarkan kinerja, penyusunan grand design bisnis, penguatan pengawasan, efisiensi perusahaan, hingga peningkatan kontribusi terhadap PAD.
Selain itu, Hafidz juga mengajak masyarakat Jawa Timur untuk ikut memonitor dan mengawal proses reformasi BUMD agar rekomendasi yang telah disusun Pansus tidak berhenti sebatas wacana dan dokumen administratif semata.
“Masyarakat Jawa Timur harus ikut mengawal dan memonitor proses reformasi BUMD ini. Jangan sampai rekomendasi yang sudah baik justru mandek di tengah jalan. Publik harus terus mengawasi agar pembenahan BUMD benar-benar berjalan transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Menurut Hafidz, keterlibatan publik sangat penting untuk memastikan reformasi BUMD berjalan secara konsisten dan tidak kembali terjebak pada praktik lama yang merugikan daerah.
“BUMD harus dikelola secara profesional dan transparan. Jangan sampai fasilitas mewah dan penghasilan tinggi justru diberikan kepada direksi maupun komisaris yang tidak mampu menunjukkan kinerja maksimal. Reformasi total BUMD sudah menjadi kebutuhan mendesak,” pungkasnya.
