Porosnegri, Palembang- Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan menggelae Aksi dikantor Gubernur Sumatera Selatan menyoroti persoalan angkutan batu bara yang dinilai masih banyak yang melewati jalan umum di Kabupaten Lahat.
Menurut para Mahasiswa yang menggelar Aksi Pemerintah Daerah Sumsel dan Pemerintah Kabupaten Lahat harus memberikan solusi dan tindakan tegas bagi setiap angkutan batu bara yang masih melewati jalan umum, karena hal itu sangat merugikan masyarakat setempat.
“Gubernur Sumsel dan Bupati Lahat harus bersinergi untuk segera menuntaskan persoalan jalan khusus angkutan batu bara di Kabupaten Lahat. Masyarakat sudah bertahun-tahun menunggu tindakan tegas pemerintah, karena masyarakat dirugikan oleh angkutan batu bara yang membahayakan kesehatan, menyebabkan kemacetan, mengancam keselamatan dan debu yang berserakan,” Ujar Agung Ramdhani selaku Koordinator Aksi dalam keterangan pada Aksi tersebut, Kamis (10/7/2025).
“Jangan nunggu lama, masyarakat sudah kecewa dan sangat tidak tahan dengan debu dan dampak lain dari angkutan batu bara ini, Gubernur harus memastikan agar permasalahan angkutan batu bara di Lahat ini segera selesai,” tambahnya.
Sementara itu Ari Nopriyan selaku Koordinator Lapangan Aksi tersebut menjelaskan, sesuai Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 adalah UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; keamanan, kelancaran dan keselamatan harus menjadi perhatian khusus pengguna jalan.
Lebih lanjut, Ari menekankan bagi perusahaan batu bara untuk memiliki jalan khusus bagi angkutannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, khususnya pasal 91, serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.
“Kontraktor angkutan batubara segeralah melakukan pembebasan lahan untk jalan khusus angkutan batubara ini, Jelas dalam aturan terkait tambang batubara haruslah mempunyai jalan khusus,” tegasnya.
“Undang-undang sudah jelas mengatakan bahwa perusahaan tambang batu bara diwajibkan untuk memiliki jalan sendiri yang disebut dengan jalan hauling untuk kegiatan pengangkutan hasil tambang, dan tidak boleh menggunakan jalan umum,” imbuhnya.
Ari Nopriyan geram sehingga meminta Pemda Sumsel dan Pemkab Lahat serta perusahaan segera mencari solusi terkait permasalahan angkutan batu bara ini. Ia memberikan jenjang waktu 6 bulan untuk menyelesaikan masalah angkutan batu bara yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Kami berikan waktu 6 bulan ini permasalahan angkutan batu bara ini harus segera dituntaskan. jangan menunggu waktu lama, kalau permasalahan ini tidak dituntaskan, kami akan menutup jalan menghentikan angkutan batu bara yang melintas di jalan umum,” ujarnya.
“Jangan salahkan masyarakat jika bertindak sendiri untuk menutup jalan karena memang sudah kecewa dengan pemerintah yang bertahun-tahun lalai dan membiarkan angkutan batu bara menggunakan jalan umum,” tandasnya.
