Porosnegri.id, Palembang – Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) bekerja sama dengan Komunitas Cermin Kota menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kota Palembang”, bertempat di Ruang Rapat Bappeda Litbang. Rabu (16/7/2025).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang, Dr. Korlena, ST., MT., yang didampingi oleh Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Sosial, Novarida Sri Puspawati, SH, M.Si., beserta jajaran staf.
FGD ini menjadi wadah diskusi strategis dalam menyusun langkah konkret untuk menekan angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem, sejalan dengan target nasional hingga 2026.
Direktur Komunitas Cermin Kota, Eka Syahrudin, dalam pemaparannya menekankan pentingnya langkah nyata dari pemerintah daerah.
“Tahun 2026 Pemkot Palembang harus menekan angka kemiskinan dan menghapuskan kemiskinan ekstrem di Kota Palembang,” tegas Bre Eka sapaan akrabnya di hadapan peserta diskusi.
Sementara itu, Dr. Korlena menekankan pentingnya sinergi antar instansi dan akurasi data dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
“Optimalisasi pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem harus berbasis data, partisipatif, serta melibatkan semua pihak, baik pemerintah, komunitas, maupun masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Kabid Perekonomian, SDA, dan Sosial Bappeda Litbang, Novarida Sri Puspawati, juga menambahkan bahwa kegiatan ini diharapkan melahirkan rumusan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kami berharap dari forum ini muncul gagasan yang implementatif agar pengentasan kemiskinan di Palembang lebih terarah dan berdampak nyata,” tuturnya.
FGD ini menjadi bagian dari pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam menyusun kebijakan yang inklusif dan menjawab tantangan sosial ekonomi di Kota Palembang.
Sebagai tindak lanjut dari diskusi, para peserta FGD mendorong agar segera dibentuk tim satuan tugas (satgas) atau panitia kerja (panja) lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bekerja bersama dalam merancang program terpadu, serta memastikan sinergi antarinstansi dalam penanggulangan kemiskinan.
FGD ini juga menandai semangat baru kolaborasi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat sipil dalam menghadapi tantangan sosial secara lebih sistematis dan inklusif.
