Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Selatan Akan Gelar Aksi di Kejati Sumsel, Soroti Dugaan KKN Revitalisasi Benteng Kuto Besak dan Bundaran Air Mancur

Palembang — Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Selatan (APM Sumsel) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada Jumat, 08 Mei 2026. Aksi tersebut dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB dengan melibatkan sekitar 50 peserta aksi.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum agar mengusut tuntas dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proyek revitalisasi Benteng Kuto Besak (BKB) serta pembangunan Bundaran Air Mancur di Kota Palembang yang disebut menelan anggaran hingga miliaran rupiah.

Dalam surat pemberitahuan aksi yang ditujukan kepada Kapolrestabes Palembang cq Kasat Intelkam, massa aksi menyoroti proyek revitalisasi Benteng Kuto Besak yang dinilai tidak sesuai dengan masa kontrak pekerjaan. Selain itu, proyek pembangunan Bundaran Air Mancur juga menjadi perhatian karena diduga menyimpan berbagai persoalan yang harus diusut secara transparan.

Koordinator Aksi, Dodi Hari Utama, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa dan pemuda terhadap penggunaan uang rakyat.

“Kami tidak ingin pembangunan di Kota Palembang hanya dijadikan ajang seremonial semata, sementara di lapangan muncul dugaan persoalan yang merugikan masyarakat. Aparat penegak hukum harus hadir dan bertindak tegas,” ujarnya.

Ia juga meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk memanggil seluruh pihak yang terlibat dalam proyek tersebut agar persoalan ini terang benderang di hadapan publik.

“Jika memang tidak ada masalah, silakan dibuka secara transparan kepada masyarakat. Tetapi jika ada dugaan pelanggaran, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa tebang pilih,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan, Akbar Anugrah Pratama, mengatakan bahwa aksi akan dilakukan secara damai dengan membawa tuntutan yang jelas dan terukur.

“Kami datang membawa aspirasi masyarakat. Jangan sampai proyek yang menggunakan anggaran besar justru meninggalkan tanda tanya di tengah publik,” katanya.

Dalam tuntutannya, massa aksi meminta Kejati Sumsel untuk:

  1. Mengusut tuntas dugaan KKN dalam revitalisasi Benteng Kuto Besak.
  2. Memanggil dan memeriksa pihak pelaksana proyek revitalisasi BKB.
  3. Mengusut dugaan KKN dalam pembangunan Bundaran Air Mancur.
  4. Memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan Bundaran Air Mancur.
  5. Memanggil dinas terkait guna dimintai keterangan mengenai proyek tersebut.

APM Sumsel menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya pembangunan dan penggunaan anggaran daerah agar tetap transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Exit mobile version